Capres dan Janji Penyelamatan

Islamedia Sekitar dua bulan lagi, Indonesia akan diramaikan oleh pesta demokrasi. Persiapan-persiapan para parpol peserta PEMILU untuk mengambil hati rakyat agar memenangkan mereka sudah mulai terlihat. Bahkan, jauh sebelum perhelatan pesta demokrasi  dimulai. Diantaranya, memasifkan peran media dalam membangun popularitas, sisi-sisi jalan raya ramai dengan foto-foto bintang parpol, dan peredaran kalender hampir di tiap-tiap rumah.

Ambisi menjadi penguasa memang tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dengan pencapaian. Apalagi dengan orang-orang yang berkonsep purpose is the journey. Meski  rezim orde baru runtuh pada tahun 1998, para elit negeri yang memiliki akumulasi finansial dan jaringan yang sudah terbangun sejak 32 tahun, tidak membuat peluang pengejawantahan ambisi berkuasa menjadi surut. Karena kekuatan yang terbangun dalam kurun waktu tersebut, sudah layaknya raksasa yang tak akan bisa hapus sekejap dengan hanya ganti kepala negara. Sehingga bagi rakyat yang mulai apatis, sampai pada titik jenuh menghadapi sajian klasik para orator kampanye yang menyatakan keinginan berkuasanya para calon pemimpin, semata-mata demi melakukan perubahan dan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Karena, pengalaman memang seharusnya cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerti, bagaimana pola-pola lama telah terbentuk melalui goresan-goresan politik yang kian tajam. Sehingga penyesalanpun pernah diungkapkan oleh Amien Rais, penggagas reformasi, bahwa tujuan mendasar dari reformasi adalah suksesi kepemimpinan. Tidak hanya sekedar ganti penguasa tentunya.
Kini periode demi periode berlalu meninggalkan masa-masa orde baru, memberikan peluang pada kelompok-kelompok tertentu dalam ranah perpolitikan Indonesia, yang para masa transisi kebangkitan reformasi seolah tak mungkin. Rakyat memang sudah mampu menggunakan hak suara dalam PEMILU. Terbukti dengan suksesnya pilpres 2004 dan 2009 yang langsung dipilih oleh rakyat. Sehingga menghasilkan pola-pola bentukan kmpanye dalam rangka meraih suara, jika dilihat dari brain stoarming ala partai demi memenangkan hati rakyat.
Terlepas dari bagaimana prosedur yang ditempuh oleh berbagai partai untuk mendongkrak popularitas para caleg dan capres, adahal yang harus masyarakat Indonesia pahami tentang persoalan-persoalan yang siap dijadikan warisan para calon pemimpin itu. Dalam Islam, muslim akan akrab dengan dinamika istilah dosa yang berbuah dosa. Namun, hal itu ternyata tidak berlaku global dalam setiap dosa, jika keinginan untuk merubah takdir diupayakan dengan penuh kesadaran. Begitu halnya, dengan dosa-dosa para pemimpin terdahulu yang senantiasa diwarisi oleh generasi selanjutnya, dengan seabrek akibat yang harus diterima, namun konsep dosa tidak berlaku untuk orang yang berbeda. Jika, seabrek akibat tersebut diupayakan penyelesaiannya dengan kesiapan moriil yang begitu mendasar dan penuh kesadaran.
Dosa-dosa warisan yang semakin hari semakin nyata mencekik rakyat diantaranya adalah obligasi ekonomi. Dalam bukunya catatan hitam lima presiden, Ishak Rafick mengatakan, obligasi ekonomi yang terjadi di Indonesia memungkinkan Indonesia akan beralih sistem dari demokrasi menjadi sistem korporatokrasi. Dimana kedaulatan berada ditangan para pengusaha. Sedangkan demokrasi hanya dibutuhkan ketika pemilu legislatif dan presiden. Kalau sudah begitu, tentunya, para pengusaha harus bertanggung jawab dengan mengadakan dana untuk sidang, rapat, dan pembangunan gedung DPR, tentunya juga termasuk dana untuk mengadakan study banding di luar negeri.
Para calon pemimpin dengan segenap janji kesejahteraan melalui kampanye politiknya, bisa dinilai oleh rakyat, betapa mereka tidak akan setega itu. Membiarkan ideologi korporatokrasi menggerus habis kedaulatan rakyat. Karena, sebagaiman yang mereka akui, bahwa mereka adalah orang-orang yang nasionalis, sangat mencintai bangsa dan rakyatnya. Oleh karenanya, dngan permasalahan obligasi yang akhirnya kini menggantungkan penerekonomian Indonesia kedalam sub ordinasi perekonomian global adalah permasalahan yang akan segera berakhir kisahnya.
Obligasi kini sedang benar-benar mencekik rakyat, dengan upaya komersialisasi dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Baru-baru ini, media diributkan oleh aksi mahasiswa dari berbagai kampus sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan kebijakan UKT. Rakyat Indonesia, yang dihadapkan dengan harga BBM yang menjulang tinggi, ditambah kebijakan mengimpor beras dari vietnam yang semakin membuat para petani miskin kalang kabut, adalah segenap keadaan yang dihadirkan dari kebijakan-kebijakan yang berpijak pada obligasi. Layaknya rakyat miskin yang sedang dihadapkan dengan perekonomian neo kapitalis, akan sangat sulit bagi mereka menghadapi kenaikan biaya kuliah anak-anak mereka serta berbagai bentuk penyunatan subsidi. Sedangkan sudah menjadi public knowledge jika pendidikan adalah harapan untuk permasalahan-permasalahan Indonesia secara umum. Dengan minimnya anggaran pendidikan, menggenapkan rakyat jelata pada kesimpulan tidak akan mampu bangkit dari kemiskinan. Akankah kondisi ini bisa selesai pasca pemilu?
Terselesainya semua permasalahn rakyat terutama dari lumbung kehidupan mereka yang semakin menipis, adalah hampir tak mungkin diserahkan dengan kebijakan yang berjalan dalam satu periode kepemimpinan presiden, maupun dengan retorika legislasi. Ini lagi-lagi tentang waktu yang sedikit tidak bersinergis dengan banyaknya dosa yang terwarisi. Namun, pilihan-pilihan itu tetap ada. Kekacauan kondisi ekonomi indonesia, terlepas dari semakin maraknya para koruptor yang menjilati tulang-tulang rakyat miskin, ini sangat berintegrasi dengan pusaran kebijakan sub ordinasi ekonomi global. Mengingat dan menimbang, sejauh ini penyelesaian dan upaya memperbaiki ekonomi yang justru membesarkan peruk-perut para politisi yg korupsi, dilakukan dengan masuk ke dalam lingkaran setan jeratan IMF.Kondisi perekonomian Amerika Serikat yang kacau dalam beberapa dekade ini, tentunya juga memberikan dampak pada Indonesia. Tapi, dawal sudah dikatakan bahwa, Indonesia bisa memngambil pilihan-pilihan. Untuk kemudian diwariskan jika takk sampai rampung dalam satu periode kepemimpinan.
Tawaran Ishak Rafick dalam bukunya Catatan Hitam Lima Presiden seharusnya patut dipertimbangkan para capres, mengenai keberanian Indonesia kedepan dalam rangka meniru langkah-langkah beberapa negara seperti nigeria, pakistan, dan argentina dalam mengatasi obligasi ekonomi. Dengan beranjak dari pemikiran pakar ekonomi, Rizal Ramli, Indonesia harus lebih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tekanan dunia luar, diantaranya IMF. Secara kompetensi, Indonesia tentu tidak diragukan memiliki pengacara-pengacara ulung untuk melakukan diplomasi, seperti yang sudah ditempuh oleh ketiga negara tersebut diatas. Minimal dengan konsep penundaan pembayaran hutang dan bunganya yang dilakukan oleh negara Argentina. Seandainya, Indonesia memiliki langkah berani untuk itu, asal uang yang terakumulasi untuk penundaan pembayaran hutang tidak digelapkan para penjilat maka bisa dibayangkan kondisi Indonesia akan jauh lebih baik.
Misalnya, dengan mengalurkan dana tersebut untuk melakukan pemerataan pembangunan, dengan benar-benar menerapkan desentralisasi yang menguntungkan rakyta secara menyeluruh dan penuh. Sejak pemenuhan keberadaan undang-undang yang mengatur desentralisasi oleh presiden B.J Habibie waktu itu, sebagai salah satu tuntutan mahasiswa, pemerintah tetap tak mampu mendongkrak spektrum pusat dan daerah antara Jakarta dan provinsi lain. Merekonstruksi kembali bangunan budaya yang akan dibentuk untuk menghilangkan istilah superior dan inferior adalah big home work bagi para capres. Ini penting untuk sekaligus mengatasi permasalah Jakarta yang tentunya menjadi permasalahn global mengingat sentralitasnya adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.
Sehingga dalam tatanan praktis ini akan memakan waktu yang akan berintegrasi dengan jenis operasi apa yang pemerintah lakukan dan bagaimana mengorganisir kebijakan untuk segera digulirkan. Yang jelas janji membawa perubahan harus berpijak pada keberanian melakukan penyelamatan, bukan dengan terus-terusan berhutang pada IMF yang akan menghasilkan dosa-dosa baru. Wallaahu’alam
Delia Sati
Aktivis KAMMI

sumber Islamedia – Media Informasi Islami http://ift.tt/1f2zP5l

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s